"Ironisnya pemerintah Indonesia hingga kini belum memiliki kebijakan untuk menyelesaikannya," kata Cak Nun sapaan akrab Emha Ainun Nadjib, seusai tampil di alun-alun Gresik bersama grup musik Kiai Kanjeng, Rabu (9/9).
Cak Nun kemudian memberi contoh sederhana. Ada orang asli Lamongan menjual soto di Hawai. Ketika diidentifikasi secara hukum, sah lah apabila soto tersebut disebut Soto Hawai. Akan tetapi tentu saja salah jika soto tersebut diklaim milik Hawai.
Sama kasusnya dengan klaim yang dilakukan Malaysia yang mengaku bahwa reog di Malaysia sah secara hukum apabila disebut Reog Malaysia. "Tidak menjadi masalah ketika Reog Malaysia copyright atau hak ciptanya Malaysia. Salahnya, ketika reog tersebut diklaim milik Malaysia. Reognya itu tetap milik Ponorogo," kata Cak Nun.
Lebih lanjut Cak Nun menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki kemampuan menyelesaikan kasus ini. Terbukti, ketika Cak Nun bertandang ke kediaman SBY di Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, SBY belum memiliki kebijakan.
"Sudah saya cek ke Cikeas, Presiden menjawab, pihaknya belum mempunyai policy (kebijakan), sebab ini masalah hukum internasional," kata Cak Nun menirukan ucapan SBY.
Cak Nun menilai kasus ini lebih dari sekadar hukum internasional, tapi masalah martabat bangsa Indonesia yang telah diinjak-injak.
"Seorang lelaki menyatakan cintanya kepada seorang wanita saja ada puluhan cara, kenapa negara kita menghadapi kasus ini tidak punya cara," katanya.
Menurut Cak Nun, setiap masalah harus merefleksikan kecerdasan untuk menentukan formula solusinya. Sayangnya, Cak Nun enggan ketika dimintai contoh kongkrit cara tersebut.
"Jika saya diberi wewenang untuk menyelesaikan kasus Malaysia, saya bakal ngomong kepada pemberi wewenang tersebut bukan di forum ini," katanya. (kompas.com)
0 komentar:
Posting Komentar